Sinopsis

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hingga kini masih dipandang sebelah mata dalam banyak literatur hukum acara di Indonesia. Padahal, akarnya sudah tertanam sejak lama dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian sebelum perkara diperiksa lebih jauh. Fisher, Ury, dan Patton bahkan menegaskan bahwa penyelesaian berbasis kepentingan (interest-based) mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih tahan lama dibanding putusan yang bersifat menang-kalah. Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kemudian mengubah wajah mediasi di Indonesia: dari sekadar imbauan hakim menjadi prosedur wajib yang sistematis, terukur, dan memiliki konsekuensi hukum acara tersendiri. Perkembangan itu tidak berhenti di ruang sidang perdata, tetapi merambah ke berbagai sektor, seperti pertanahan, keluarga dan waris di Pengadilan Agama, jasa keuangan, bisnis, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pelayanan publik, medis, hingga perlindungan konsumen.

Sayangnya, literatur mediasi yang beredar selama ini kerap terjebak pada pendekatan normatif belaka, sekadar mengutip pasal demi pasal tanpa membedah bagaimana mediasi benar-benar bekerja di lapangan. Padahal, persoalan dan karakter sengketa di setiap sektor terus berkembang dan menuntut pembacaan yang lebih dinamis. Atas dasar itulah, kajian ini hadir dengan menawarkan pendekatan yang memadukan kerangka normatif dengan teknik dan strategi praktis mediator, mulai dari active listening, caucus, reframing, hingga BATNA, sekaligus mengkritisi romantisasi “musyawarah” yang dalam praktiknya kerap dipakai untuk menekan pihak yang lebih lemah. Keberadaan buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada siapa pun yang ingin menambah ilmu, terutama para akademisi, praktisi hukum, dan mediator hakim dan non hakim.